Akuntansi Negara India

India merupakan sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Terletak di Asia Selatan, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting, dan bersejarah. Mayoritas penduduk di India beragama Hindu, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain dan Yahudi.  India dibagi kepada 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada distrik), enam wilayah persatuan, dan Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi. 

Rupee India adalah mata uang resmi negara India yang setiap satuannya dibagi menjadi 100 paisa. Mata uang ini digunakan pertama kali sejak 1862. Rupee berasal dari bahasa Sanskerta rūp atau rūpā yang berarti perak. Bendera India menampilkan warna Jingga, putih, dan hijau yang tersusun secara horizontal. Di bagian tengah bidang berwarna putih terdapat simbol lingkaran bergaris-garis. Simbol “dharma cakra”.

1.      Perkembangan Akuntansi

     Padatahun 1950-an, lebih dari 50% rakyat India berada dalam kemiskinan. Tetapi selama dasawarsa yang lalu India mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Bukan hanya kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi serta berbagai indikator sosial juga membaik, misalnya harapan hidup. Karena warisan dari Inggris, standar akuntansi India berfokus pada kebutuhan investor. Pada tahun 1949, Institute of Chartered Accountants in India (ICAI) dibentuk sebagai organisasi nasional para akuntan terdaftar di India. Kemudian, didirikan Accounting Standard Board (ASB) untuk merumuskan standar-standar akuntansi dalam membantu Council of the ICAI dalam menciptakan serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India. ICAI merupakan anggota penuh IFAC dan diharapkan untuk mempromoikan IFRS agar tercapai konvergensi akuntani. Seperti telah diketahui ASB memberikan pertimbangan untuk IAS dan IFRS yang diterbitkan oleh IASB serta mencoba sedapat mungkin untuk mengimplementasikannya ke dalam standar-standar mereka, dengan mempertimbngkan lingkungan India.

•      Perdana menteri India telah mengumumkan bahwa reformasi keuangan harus dilanjutkan secara cepat. Menanggapi hal itu, Sunil Goyal, Presiden ICAI, berkata, “Ini berita baik bagi kita karena reformasi sektor keuangan secara tidak langsung menyatakan bias yang lebih besar dalam akuntabilitas dan transparansi. Sebagai komunitas para profesional akuntansi, hal ini merupakan tugas kita dan keterampilan khusus kita untuk melaksanakan akuntabilita dan transparansi. Kedua hal ini menuntut penekanan yang lebih kuat dalam aplikasi standard dan tingkat etikalitas yang lebih beasr. Ketika reformasi keuangan di India berlanjut, kita akan melihat bahwa nilai-nilai ini disebarkan melalui Standar Akuntansi India.

2.      Klasifikasi Akuntansi Negara India

• .      Sistem Hukum

Negara India menggunakan sistem hukum common law. Negara yang menggunakan sistem hukum common law pada umumnyamemiliki karakter berorientasi terhadap “penyajian wajar”, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Negara India menggunakan pendekatan mikro ekonomi, standar akuntansi yang berfokus pada kebutuhan investor. Maka laporan keuangan yang dibuat harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya (jujur).

• .      Sistem Pendanaan

Negara India menggunakan operasi pasar modal. India memiliki 22 pasar modal, salah satu yang tertua adalah Mumbai (Bombay) Stock Exchange, yang didirikan pada 1875 dan memiliki lebih dari 6.000 perusahaan yang tercatat. Pengawasan terhadap pasar modal dilakukan oleh Securities and Exchange Board of India (SEBI).

• .      Perpajakan

Sistem akuntansi dan sistem perpajakan di Negara India terpisah seperti di indonesia sehingga terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi keuangan (komersial) dan akuntansi pajak (fiskal), antara lain : Pengguna Laporan Keuangan, Sifat informasi, Pedoman penyusunan dan penyajian, dll.

3.      Implementasi IFRS Negara India

Tahun 2006, pemerintah mengumumkan untuk memperkenalkan peratuan baru, yaitu IFRS dan institusi akuntansi menanggapi kemungkinan tersebut dengan mempelajari penerapan IFRS secara utuh (penuh) di India. Karena adopsi penuh tersebut, peraturan di india sebagian besar telah sama dengan IFRS, kecuali untuk pencadangan perataan penghasilan yang masih diperbolehkan di India.

Di india telah menetapkan peta jalan untuk konvergensi dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) terhitung mulai 1 April 2011. Konvergensi dengan standar IFRS diatur untuk mengubah penyusunan pelaporan keuangan di India.  IFRS merupakan kerangka akuntansi yang paling umum diterima secara global yang telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara. Dengan pertumbuhan ekonomi di India dan peningkatan integrasi ekonomi secara global, membuat korporasi India meningkatkan modalnya secara global. Dalam keadaan seperti ini, akan penting bagi korporasi India untuk mengadopsi IFRS untuk pelaporan keuangan mereka. Namun dalam proses implementasi IFRS di Negara India terdapat beberapa peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh India.